Halaman Depan
SORONG - Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Papua Barat dimulai serentak pada 12 Januari 2011. Sebanyak 1.400 peserta akan dites oleh panitia yang dikomandoi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Untuk memberikan kesempatan kepada CPNS agar bisa mengikuti tes tertulis, sejumlah sekolah diliburkan, karena sekolahnya digunakan untuk tes CPNS. Uniknya, tes di Papua Barat ini didominasi lulusan SMA, padahal daerah lain lulusan SMA nyaris tak ada peluang lagi.
Showing posts with label Berita CPNS BUMN. Show all posts
Showing posts with label Berita CPNS BUMN. Show all posts
SORONG - Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Papua Barat dimulai serentak pada 12 Januari 2011. Sebanyak 1.400 peserta akan dites oleh panitia yang dikomandoi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Untuk memberikan kesempatan kepada CPNS agar bisa mengikuti tes tertulis, sejumlah sekolah diliburkan, karena sekolahnya digunakan untuk tes CPNS. Uniknya, tes di Papua Barat ini didominasi lulusan SMA, padahal daerah lain lulusan SMA nyaris tak ada peluang lagi.
VIVAnews - Pada tahun 2010 ini, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedikitnya membutuhkan sedikitnya 2.604 karyawan baru dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian, tahun 2011 mendatang, PLN membutuhkan 3.000 pegawai baru yang diharapkan adalah sarjana yang baru lulus.
JAKARTA - Manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor infrastruktur dituntut lebih efisien agar mampu meningkatkan daya saing industri. Sebab, kalangan pengusaha masih banyak mengeluhkan rendahnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Pendapat tersebut diungkapkan Komisaris Utama PT Telkom Tbk, Tanri Abeng, dalam diskusi Reform, Infrastructure, and Innovation in Indonesias Industries, di acara Indonesia Summit 2010, di Jakarta, Kamis (25/3).
Pendapat tersebut diungkapkan Komisaris Utama PT Telkom Tbk, Tanri Abeng, dalam diskusi Reform, Infrastructure, and Innovation in Indonesias Industries, di acara Indonesia Summit 2010, di Jakarta, Kamis (25/3).
JAKARTA- Pemerintah menargetkan akan mempercepat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Hal itu sebagai bentuk reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Pemerintah pusat pada prinsipnya ingin seleksi CPNS bisa secepatnya dilaksanakan dibandingkan tahun lalu," kata Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho yang dihubungi JPNN, Selasa (16/2).
"Pemerintah pusat pada prinsipnya ingin seleksi CPNS bisa secepatnya dilaksanakan dibandingkan tahun lalu," kata Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho yang dihubungi JPNN, Selasa (16/2).
Jakarta, Seputar Indonesia - PT Jamsostek Kanwil DKI Jakarta menargetkan 780.000 tenaga kerja tahun ini bisa menjadi peserta Jamsostek.Target tersebut meningkat 5% dibandingkan 2009 yang mencapai 750.808 tenaga kerja.
Mempercepat Akselerasi Pemberantasan KKN
JAKARTA, KOMPAS - Badan usaha milik negara, yang mengemban tugas pelayanan publik atau PSO maupun yang menerima anggaran subsidi, harus memberikan informasi terbuka kepada masyarakat. Transparansi diperlukan untuk mendorong agar perusahaan BUMN dapat dipertanggungjawabkan.
JAKARTA, KOMPAS - Badan usaha milik negara, yang mengemban tugas pelayanan publik atau PSO maupun yang menerima anggaran subsidi, harus memberikan informasi terbuka kepada masyarakat. Transparansi diperlukan untuk mendorong agar perusahaan BUMN dapat dipertanggungjawabkan.
JAKARTA—Kabar gembira bagi lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU). Tahun ini pemerintah akan memasukkan lulusan SMU non kejuruan dalam formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah pun menjatah 10 persen dari formasi yang diajukan tiap daerah.
“Lulusan SMU masih bisa kita toleransi. Asalkan daerah memang benar-benar butuh dan jelas job descriptionnya,” kata Deputi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho saat ditemui JPNN di Jakarta, Kamis (11/2).
“Lulusan SMU masih bisa kita toleransi. Asalkan daerah memang benar-benar butuh dan jelas job descriptionnya,” kata Deputi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho saat ditemui JPNN di Jakarta, Kamis (11/2).